Anggaran Rumah Tangga AOPGI

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA

ASOSIASI OLAHRAGA PENDAKIAN GUNUNG INDONESIA

PENDAHULUAN

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan pelengkap dan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan rincian dalam rangka pelaksanaan Anggaran Dasar.

Segala hal yang tidak atau belum cukup diatur didalam Anggaran Rumah Tangga ini sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi dituangkan didalam ketentuan lain yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pengurus Pusat AOPGI melalui Surat Keputusan.

 

BAB I

UMUM

Pasal 1      Dasar

Anggaran Rumah Tangga disusun berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan kebutuhan serta perkembangan organisasi.

Pasal 2      Fungsi Organisasi

Fungsi Organisasi sudah jelas dalam Anggaran Dasar Pasal 7.

Pasal 3      Ruang Lingkup Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Mendaki gunung wajib mentaati ketentuan, prosedur, menyediakan pelatih, instruktur atau pemandu, menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan persyaratan standar yang diberlakukan oleh AOPGI.

3.1.            Mendaki gunung Pendidikan

3.1.1          Mendaki gunung pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesimambungan dengan sistem pendidikan nasional.

3.1.2          Mendaki gunung pendidikan dilakukan pada jalur formal dan non formal melalui kegiatan intra kurikuler dan ekstra kurikuler. Mendaki gunung pendidikan dimulai pada usia dini.

3.1.4          Pelatihan Mendaki gunung pendidikan menjadi tanggungjawab AOPGI bersama instansi terkait.

3.1.5          Kompetisi Mendaki gunung antar satuan pendidikan mengacu pada aturan kompetisi yang akan diatur lebih lanjut oleh AOPGI.

3.1.6          Untuk melaksanakan Mendaki gunung pendidikan wajib mentaati ketentuan, prosedur, menyediakan instruktur, menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan persyaratan standar dan kurikulum Mendaki gunung yang diberlakukan oleh AOPGI. Uraian dari ketentuan dari ayat ini akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan Mendaki gunung pendidikan Indonesia.

3.2.            Mendaki gunung Rekreasi

3.2.1          Mendaki gunung rekreasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mensosialisasikan  kegiatan Mendaki gunung sebagai upaya mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, hubungan sosial dan menjaga kelestarian alam dan lingkungan.

3.2.2          Mendaki gunung rekreasi adalah kegiatan :

a.       Petualangan yang dimaksudkan untuk memperoleh kesehatan, kebugaran dan kegembiraan.

b.      Yang dapat membangun hubungan sosial dan meningkatkan kekayaan budaya.

c.       Yang dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan melestarikan alam.

3.2.3          Untuk melaksanakan kegiatan Mendaki gunung rekreasi diharuskan mentaati ketentuan, prosedur, menyediakan instruktur atau pemandu, menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan persyaratan standar yang diberlakukan oleh AOPGI.

Uraian dari ketentuan ayat 3.2.1. dan 3.2.2. diatur dalam petunjuk pelaksanaan Sistem Mendaki gunung Indonesia.

3.3             Mendaki gunung Prestasi

3.3.1          Mendaki gunung prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

3.3.2          Mendaki gunung prestasi merupakan hak semua warga negara.

3.3.3          Mendaki gunung prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan.

3.3.4          Kompetisi Mendaki gunung dilakukan dalam rangka menumbuhkan, menjaga dan meningkatkan prestasi.

3.3.5          Pelatihan Mendaki gunung prestasi dilakukan secara berjenjang.

Dalam rangka pengembangan prestasi, AOPGI melakukan pengiriman atlit secara berjenjang.

 

Pasal 4      Hubungan Kerjasama Luar Negeri

Pengurus Pusat AOPGI mengusahakan dan melakukan hubungan dengan pihak - pihak di luar negri dalam rangka mencapai tujuan AOPGI dan tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

Pasal 5      Hubungan Kerjasama Dalam Negeri

5.1             AOPGI dapat melakukan kerjasama dengan instansi atau organisasi lain yang dilakukan secara berjenjang.

5.2             Hubungan kerjasama dimaksud adalah hubungan yang setara.

Pasal 6      Bantuan Kepada Pemerintah

6.1             AOPGI membantu pemerintah dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan kegiatan Mendaki gunung.

6.2             AOPGI mengadakan kerjasama dengan semua instansi atau lembaga pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

 

BAB II

KEANGGOTAAN

 

Pasal 7       Anggota Biasa AOPGI

7.1             Anggota Biasa adalah klub, perhimpunan kegiatan Mendaki gunung yang dengan sukarela mendaftar menjadi Anggota dan dikukuhkan oleh Pengurus Cabang.

7.2             Syarat kelengkapan suatu klub, perhimpunan, atau asosiasi kegiatan Mendaki gunung diterima menjadi anggota :

a.       Mempunyai minimal 3 (tiga) orang anggota.

b.       Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

c.       Memiliki kepengurusan

d.       Memiliki alamat sekretariat yang jelas.

e.       Bersedia mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan aturan lain yang diberlakukan oleh AOPGI

7.3             Proses menjadi Anggota adalah sebagai berikut :

a.       Mengajukan surat permohonan keanggotaan kepada Pengurus Cabang di wilayahnya.

b.       Mengisi dan menyerahkan formulir permohonan keanggotaan kepada Pengurus Cabang.

c.       Klub, perhimpunan atau asosiasi kegiatan Mendaki gunung sah menjadi anggota melalui Rapat Pengurus yang harus dilaksanakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah permohonan diterima.

d.       Sebagai bukti keanggotaan Pengurus Cabang akan menerbitkan sertifikat keanggotaan.

Pasal 8       Anggota Kehormatan

Anggota Kehormatan adalah perorangan atau organisasi yang berjasa dalam pembinaan dan pengembangan Mendaki gunung di Indonesia baik di tingkat pusat, daerah atau cabang.dan bersedia diangkat menjadi Anggota Kehormatan AOPGI.

Pasal 9       Kewajiban dan Hak

      Sudah jelas diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 11.

Pasal 10  Perubahan Kedudukan

Anggota AOPGI dapat pindah wilayah, dengan cara mengajukan permohonan pindah kepada Pengurus Cabang tempat asal kedudukan.

Pasal 11  Kehilangan Status Keanggotaan

11.1           Mengajukan permohonan pengunduran diri, membubarkan diri, atau dibubarkan.

11.2           Anggota biasa yang karena suatu hal, atas rekomendasi Badan Arbitrase dinyatakan oleh Pengurus AOPGI dicabut status keanggotaannya.

11.3           Kehilangan status keanggotaannya dinyatakan dengan surat keputusan Pengurus AOPGI melalui sidang majelis Badan Arbitrase yang diadakan khusus untuk hal itu.

Pasal 12  Pemberhentian Anggota

12.1           Keanggotaan AOPGI berakhir karena :

a.     Permintaan sendiri.

b.     Membubarkan diri.

c.     Diberhentikan.

12.2           Anggota AOPGI dapat diberhentikan jika :

a.     Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

b.     Merugikan nama baik AOPGI.

c.   Tidak melakukan regitrasi ulang

12.3           Pemberhentian anggota AOPGI ditetapkan oleh Pengurus AOPGI yang mengangkatnya.

Pasal 13  Pembelaan Anggota

13.1           Anggota AOPGI yang akan diberhentikan karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan lainnya, dan atau merugikan nama baik AOPGI, berhak membela diri dalam sidang di jajaran Pengurus AOPGI yang bersangkutan.

13.2           Pengurus AOPGI wajib melakukan sidang pembelaan diri paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak surat pengajuan pembelaan diri diterima.

Pasal 14  Rehabilitasi Anggota

Anggota AOPGI yang diberhentikan berdasarkan Anggaran Rumah Tangga ini dapat mengajukan permohonan menjadi anggota AOPGI kembali.

 

BAB III

ORGANISASI

 

Pasal 15  Pembinaan Organisasi

15.1           Pengurus Pusat membina dan membantu Pengurus Daerah sehingga kemampuan setiap propinsi dalam mengembangkan Mendaki gunung di wilayah kerjanya meningkat.

15.2           Pengurus Daerah membina dan membantu Pengurus Cabang, sehingga kemampuan setiap kabupaten/kota dalam mengembangkan Mendaki gunung di wilayah kerjanya meningkat.

15.3           Pengurus Cabang membina dan membantu Anggota AOPGI sehingga kemampuan dalam mengembangkan Mendaki gunung terus meningkat.

Pasal 16  Jenjang Keorganisasian

16.1           Tingkat Nasional

16.1.1        AOPGI di tingkat nasional menghimpun Pengurus Daerah AOPGI propinsi di seluruh Indonesia.

16.1.2        AOPGI di tingkat nasional merupakan jajaran yang berfungsi sebagai pengendali strategis kegiatan Mendaki gunung dengan pembinaan sampai ke tingkat propinsi.

16.1.3        AOPGI di tingkat nasional dibentuk Pengurus Pusat AOPGI yang dilengkapi dengan Dewan Pembina dan Dewan Pakar Pengurus Pusat AOPGI.

16.2           Tingkat Propinsi

16.2.1        AOPGI di tingkat propinsi menghimpun Pengurus Cabang AOPGI kabupaten/kota di seluruh wilayah propinsi yang bersangkutan.

16.2.2        AOPGI di tingkat propinsi merupakan jajaran yang berfungsi sebagai pengendali strategis kegiatan Mendaki gunung dengan melaksanakan pembinaan sampai tingkat kabupaten/kota.

16.2.3        Di tingkat propinsi dibentuk Pengurus Daerah AOPGI yang dilengkapi dengan Dewan Pembina dan Dewan Pakar Pengurus Daerah AOPGI.

 

16.3           Tingkat Kabupaten/Kota

16.3.1        AOPGI di tingkat kabupaten/kota menghimpun anggota AOPGI di seluruh wilayahnya.

16.3.2        AOPGI di tingkat kabupaten/kota merupakan jajaran yang berfungsi sebagai pengendali strategis kegiatan Mendaki gunung dengan melaksanakan pembinaan sampai ke anggota AOPGI.

16.3.3        Di tingkat kabupaten/kota dibentuk Pengurus Cabang AOPGI yang dilengkapi dengan Dewan Pembina dan Dewan Pakar Pengurus Cabang AOPGI.

Pasal 17  Kepengurusan

17.1           Susunan Pengurus AOPGI selengkapnya sebagai berikut :

a.       Ketua Umum.

b.       Ketua Harian.

c.       Sekretaris Umum.

d.       Bendahara Umum.

e.       Bidang Organisasi.

f.        Bidang Pembinaan

g.     Bidang Prestasi.

h.     Bidang Mendaki gunung pendidikan.

i.   Bidang kondisi fisik.

j. Bidang Penelitian dan Pengembangan.

k. Bidang Media dan Promosi.

l. Bidang Usaha Dana.

17.2           Pengurus AOPGI membentuk badan sekurang-kurangnya:

a.     Badan SAR Mountain

b.     Badan Standarisasi dan Akreditasi.

17.3           Jika diperlukan maka Pengurus AOPGI dapat menunjuk wakil Sekretaris, wakil Bendahara dan membentuk biro, bidang, atau badan sesuai kebutuhan.

17.4           Jika diperlukan Pengurus AOPGI dapat mengangkat karyawan yang berkedudukan sebagai staf pelaksana tugas rutin administrasi kesekretarian sehari-hari yang dipimpin oleh Sekretaris Umum Pengurus AOPGI.

17.5           Pengurus Cabang disahkan dan dikukuhkan oleh Pengurus Daerah, Pengurus Daerah disahkan dan dikukuhkan oleh Pengurus Pusat, Pengurus Pusat disahkan oleh Munas AOPGI dan dikukuhkan oleh FORMI Pusat.

17.6           Selama belum terbentuk Pengurus AOPGI yang baru sebagai hasil Musyawarah, maka Pengurus AOPGI lama tetap melaksanakan tugasnya, dengan ketentuan tidak dibenarkan mengambil keputusan mengenai hal - hal sebagai berikut:

a.       Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga.

b.       Menandatangani pengeluaran uang di luar program kerja AOPGI.

c.       Mengubah struktur organisasi Pengurus AOPGI dan atau mengadakan alih tugas staf.

d.       Mengubah status kekayaan AOPGI.

Pasal 18  Pergantian Pengurus Antar-waktu

18.1           Pergantian Pengurus AOPGI antar-waktu dapat dilakukan jika :

a.   Pengurus AOPGI bersangkutan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berbagai sebab sehingga mengakibatkan terjadinya kekosongan tugas dan tanggungjawab.

b.   Pengurus AOPGI bersangkutan melakukan kelalaian dalam pelaksanaan tugas sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran aturan organisasi.

18.2           Mekanisme pergantian antar-waktu dilakukan melalui Rapat Pleno Pengurus AOPGI.

18.3           Pergantian ini dimintakan pengesahan jajaran di atasnya, kecuali pergantian Pengurus Pusat yang disahkan oleh FORMI Pusat.

 

Pasal 19 Dewan Pembina

19.1           Dewan Pembina Pengurus AOPGI diangkat dan disahkan olah Musyawarah AOPGI.

19.2           Dewan Pembina Pengurus AOPGI dilantik bersama-sama dengan Pengurus AOPGI.

19.3            Masa bakti Dewan Pembina Pengurus AOPGI sama dengan Pengurus AOPGI.

19.4           Dewan Pembina Pengurus AOPGI memberikan saran, pertimbangan kepada pimpinan Pengurus AOPGI baik diminta maupun tidak.

19.5           Dewan Pembina Pengurus AOPGI terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota.

19.6           Dewan Pembina Pengurus AOPGI wajib diundang dalam setiap kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh AOPGI, misalnya Musyawarah dan Rapat Kerja AOPGI.

Pasal 20  Dewan Pakar

20.1           Dewan Pakar Pengurus AOPGI adalah badan independen yang dibentuk dan disahkan oleh Musyawarah AOPGI.

20.2           Dewan Pakar Pengurus AOPGI bertugas untuk melakukan audit keuangan AOPGI untuk dilaporkan kepada Musyawarah atau Rapat Kerja AOPGI.

20.3           Dewan Pakar Pengurus AOPGI terdiri atas unsur Pengurus di bawahnya dan dibantu oleh akuntan publik yang tidak mempunyai hak suara.

20.4           Jika Akuntan Publik yang ditunjuk untuk melakukan tugas Dewan Pakar :

a.   Wajib menyampaikan hasil pemeriksaan pada Musyawarah atau Rapat Kerja AOPGI.

b.  Boleh mendapat uang atas jasa yang telah diberikan.

20.5           Susunan Dewan Pakar Pengurus AOPGI terdiri atas :

a.     1 (satu) orang Ketua.

b.     2 (dua) orang anggota.

20.6           Dewan Pakar Pengurus AOPGI dilantik bersama-sama dengan Pengurus AOPGI.

20.7           Masa bakti Dewan Pakar Pengurus AOPGI sama dengan masa bakti Pengurus AOPGI.

 

Pasal 21  Uraian Tugas

Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara baik dan terorganisasi, maka diantara Pimpinan Pengurus AOPGI secara garis besar diadakan pembagian tugas dan tanggungjawab sehingga dengan adanya pembagian tugas dimaksud diharapkan akan dicapai hasil yang maksimal.

21.1           Ketua Umum

21.1.1        Merupakan kekuasaan tertinggi dalam Pimpinan Pengurus AOPGI.

21.1.2        Merumuskan kebijakan terhadap pembinaan dan pengembangan kegiatan Mendaki gunung sesuai amanat Musyawarah dan Rapat Kerja AOPGI.

21.1.3        Bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan Musyawarah, Rapat Kerja dan program kerja dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik oleh Pengurus AOPGI.

21.1.4        Bertindak keluar dan kedalam atas nama AOPGI.

21.1.5        Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang dipandang perlu menurut kepentingan dan perkembangan AOPGI.

21.1.6        Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Musyawarah AOPGI.

21.2           Ketua Harian

21.2.1        Ketua Harian Pengurus AOPGI bersama Ketua Umum Pengurus AOPGI merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan kegiatan Mendaki gunung sesuai amanat Musyawarah dan Rapat Kerja AOPGI.

21.2.2        Mengusahakan agar seluruh keputusan Musyawarah, Rapat Kerja dan program kerja dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik oleh Pengurus AOPGI.

21.2.3        Mengkoordinasikan kegiatan bidang-bidang.

21.2.4        Mewakili Ketua Umum Pengurus AOPGI apabila berhalangan.

21.2.5        Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang dipandang perlu menurut kepentingan dan perkembangan AOPGI.

21.2.6        Dalam menjalankan tugas, bertanggung jawab kepada Ketua Umum Pengurus AOPGI.

 

21.3           Sekretaris Umum

21.3.1        Melaksanakan penyusunan rencana kerja AOPGI dengan menghimpun seluruh program yang disusun setiap Ketua Bidang dan Bendahara berdasarkan Keputusan Musyawarah dan Rapat Kerja AOPGI.

21.3.2        Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan.

21.3.3        Melaksanakan penyusunan laporan kesekretariatan secara periodik.

21.3.4        Menghimpun laporan dan menyampaikan kepada Ketua Umum Pengurus AOPGI berdasarkan laporan Ketua Bidang dan Bendahara.

21.3.5        Mempersiapkan dan menyelenggarakan Musyawarah dan Rapat Kerja AOPGI sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.

21.3.6        Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat koordinasi, rapat konsultasi, rapat rutin dan rapat pleno Pengurus AOPGI.

21.3.7        Mengkoordinasikan, menampung dan menghimpun hubungan dengan berbagai pihak untuk kepentingan AOPGI.

21.3.8        Mewakili Ketua Umum Pengurus AOPGI atau Ketua Harian Pengurus AOPGI apabila berhalangan.

21.3.9         Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan Ketua Umum Pengurus

                   AOPGI sesuai dengan kepentingan dan perkembangan AOPGI.

21.3.10      Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Ketua Umum Pengurus AOPGI.

21.4           Bendahara Umum

21.4.1        Menyusun rencana anggaran belanja dan pendapatan AOPGI.

21.4.2        Mengkoordinasikan dan mengatur pengeluaran keuangan sesuai dengan rencana anggaran belanja tahunan AOPGI yang telah disetujui.

21.4.3        Melaksanakan pembukuan, verifikasi dan mempertanggung jawabkan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

21.4.4        Menyusun laporan keuangan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.

21.4.5    Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan Ketua Umum Pengurus  AOPGI sesuai dengan kepentingan dan perkembangan AOPGI.

21.4.6        Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Ketua Umum Pengurus AOPGI.

21.5           Bidang Organisasi

21.5.1        Mewakili Pimpinan Pengurus AOPGI sepanjang menyangkut masalah organisasi.

21.5.2        Menyusun rencana dan program kerja mengenai Bidang Organisasi dan Keanggotaan.

21.5.3        Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan bidang organisasi sesuai dengan ketentuan dan tujuan AOPGI.

21.5.4        Memberikan rekomendasi kepada pimpinan AOPGI mengenai pengesahan dan pengukuhan pengurus setingkat dibawahnya.

21.5.5        Melaksanakan koordinasi antar bidang dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program kerja pengurus AOPGI.

21.5.6        Mengusahakan dan mengarahkan setiap Musyawarah, Rapat Kerja agar dapat diselenggarakan sesuai dengan waktu dan ketentuan yang berlaku.

21.5.7        Memberikan laporan secara terinci kepada Pimpinan AOPGI mengenai segala kegiatan yang berkaitan dengan bidang organisasi secara periodik.

21.5.8        Memberikan rekomendasi mengenai status hukum dari setiap Anggota AOPGI kepada Pimpinan AOPGI.

21.5.9        Menyusun laporan Bidang Organisasi secara periodik.

21.5.10      Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Ketua Umum Pengurus AOPGI.

21.6           Bidang Kompetisi

21.6.1        Mewakili Pimpinan Pengurus AOPGI sepanjang menyangkut masalah kompetisi Mendaki gunung.

21.6.2        Menyusun rencana dan program kerja mengenai masalah kompetisi Mendaki gunung.

21.6.3        Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan kompetisi yang diselenggarakan didalam wilayah kerjanya.

21.6.4        Menggkordinasikan dan mengarahkan terhadap keikutsertaan AOPGI dalam kompetisi internasional baik yang diselenggarakan oleh induk organisasi internasional.

21.6.5        Membina dan mengawasi segi teknis dan manajemen kompetisi dalam setiap penyelengggaraan kompetisi.

21.6.6        Meneliti, menelaah dan memberikan masukan dalam penyempurnaan peraturan kompetisi.

21.6.7        Meneliti dan mengawasi persyaratan kualitas dan kuantitas penyelenggaran

kompetisi.

21.6.8        Membuat rekomendasi untuk kegiatan kompetisi.

21.6.9        Menetapkan kategori dan urutan peringkat atlit Mendaki gunung Indonesia.

21.6.10      Menyusun laporan Bidang Kompetisi secara periodik.

21.6.11      Melaksanakan koordinasi antar bidang dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program kerja Pengurus AOPGI.

21.6.12       Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan Ketua Umum PengurusAOPGI sesuai dengan kepentingan dan perkembangan AOPGI.

21.6.13      Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Ketua Umum Pengurus AOPGI.

21.7           Bidang Mendaki gunung Rekreasi

21.7.1        Mewakili Pimpinan Pengurus AOPGI sepanjang menyangkut masalah kegiatan Mendaki gunung rekreasi.

21.7.2        Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan Mendaki gunung rekreasi yang diselenggarakan oleh Anggota AOPGI.

21.7.3        Membina dan mengawasi segi teknis bagi yang akan melaksanakan Mendaki gunung rekreasi.

21.7.4        Melakukan penyeliaan dan pendataan terhadap kegiatan Mendaki gunung rekreasi, jalur Mendaki gunung yang telah dan akan dilaksanakan.

21.7.5        Menyusun laporan Bidang Mendaki gunung rekreasi secara periodik.

21.7.6        Melaksanakan koordinasi antar bidang dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program kerja pengurus AOPGI.

21.7.7        Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan Ketua Umum Pengurus AOPGI sesuai dengan kepentingan dan perkembangan AOPGI.

21.7.8        Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Ketua Umum Pengurus AOPGI.

21.8           Bidang Pendidikan

21.8.1        Mewakili Pimpinan Pengurus AOPGI sepanjang menyangkut masalah Mendaki gunung di ruanglingkup pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA/sederajat).

21.8.2        Menyusun rencana kerja mengenai pendidikan.

21.8.3        Merumuskan, mengarahkan dan mengawasi program serta metode dalam proses pendidikan.

21.8.4        Melakukan penyeliaan dan pendataan terhadap terhadap sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam kegiatan Mendaki gunung pendidikan.

21.8.5        Melaksanakan koordinasi antar bidang dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program kerja Pengurus AOPGI.

21.8.6        Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka untuk peningkatan kualitas dan kuantitas Mendaki gunung pendidikan.

21.8.7        Menyusun laporan Bidang Pembinaan secara periodik.

21.8.8        Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan Ketua Umum

Pengurus AOPGI sesuai dengan kepentingan dan perkembangan AOPGI.

21.8.9        Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Ketua Umum Pengurus AOPGI.

21.9           Bidang Prestasi

21.9.1        Mewakili Pimpinan Pengurus AOPGI sepanjang menyangkut masalah pengelolaan dan peningkatan prestasi.

21.9.2        Menyusun rencana kerja dalam bidang prestasi.

21.9.3        Merumuskan, mengarahkan dan mengawasi program serta metode peningkatan prestasi.

21.9.4        Melakukan penyeliaan dan pendataan terhadap terhadap sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam kegiatan Mendaki gunung prestasi.

21.9.5        Memberikan saran dan bimbingan mengenai masalah teknis persiapan dan pelaksanaan pemusatan latihan secara berjenjang

21.9.6        Melaksanakan koordinasi antar bidang dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program kerja Pengurus AOPGI.

21.9.7        Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka untuk peningkatan kualitas dan kuantitas Mendaki gunung prestasi.

21.9.8        Menyusun laporan Bidang Prestasi secara periodik.

21.9.9        Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan Ketua Umum

Pengurus AOPGI sesuai dengan kepentingan dan perkembangan AOPGI.

21.9.10      Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Ketua Umum Pengurus AOPGI.

21.10         Bidang Penelitian dan Pengembangan

21.10.1      Mewakili Pimpinan Pengurus AOPGI sepanjang menyangkut masalah penelitian dan pengembangan Mendaki gunung.

21.10.2      Menyusun rencana kerja mengenai penelitian dan pengembangan Mendaki gunung.

21.10.3      Merumuskan, mengarahkan dan mengawasi program penelitian dan pengembangan Mendaki gunung.

21.10.4      Melakukan penelitian, analisis, evaluasi serta menyajikan data tentang teknis, organisasi, potensi dan kemampuan serta perlengkapan dan peralatan dalam kegiatan Mendaki gunung.

21.10.5      Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendaki tebing.

21.10.6      Menyusun laporan Bidang Penelitian dan Pengembangan secara periodik.

21.10.7      Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan Ketua Umum

Pengurus AOPGI sesuai dengan kepentingan dan perkembangan AOPGI.

21.10.8      Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Ketua Umum Pengurus AOPGI.

21.11         Bidang Media dan Promosi

21.11.1      Mewakili Pimpinan Pengurus AOPGI sepanjang menyangkut masalah Media dan Promosi.

21.11.2      Menyusun rencana kerja mengenai masalah Media dan Promosi.

21.11.3      Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam penyebarluasan informasi aktifitas AOPGI.

21.11.4      Menyusun laporan bidang Media dan Promosi secara periodik.

21.11.5      Melaksanakan koordinasi antar bidang dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program kerja Pengurus AOPGI.

21.11.6   Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan Ketua Umum Pengurus AOPGI sesuai dengan kepentingan dan perkembangan AOPGI.

21.11.7      Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Ketua Umum Pengurus AOPGI.

21.12         Biro Juri

21.12.1      Biro Juri bertugas mengatur, mengelola, mengklasifikasikan, mengawasi dan membina para juri di Indonesia.

21.12.2      Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kompetisi.

 

21.13         Biro Pelatih

21.13.1      Biro Pelatih mengatur, mengelola, mengklasifikasikan dan mempromosikan pelatih yang telah lulus dan mengikuti kursus pelatih.

21.13.2      Membina dan mengawasi para pelatih dalam setiap menangani program kursus, latihan.

21.13.3      Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Prestasi.

21.14         Badan perizinan dan rekomendasi pendakian

21.14.1      Badan Perizinan dan rekomendasi pendakian  mengatur dan mengelola masalah yang berkaitan dengan kegiatan perizinan dan rekomendasi pendakian .

21.14.2      Badan Perizinan dan rekomendasi pendakian  bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan perizinan dan rekomendasi pendakian .

21.14.3      Badan ini bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

21.15         Badan Standarisasi dan Akreditasi

21.15.1      Badan standarisasi dan akreditasi melakukan penyusunan standarisasi dan akreditasi Mendaki gunung.

21.15.2      Badan ini bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

21.16         Tugas Dewan Pembina

21.16.1       Mendampingi Pimpinan Pengurus AOPGI dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

21.16.2       Memberikan saran, pertimbangan dan santunan kepada Pimpinan Pengurus AOPGI baik diminta maupun tidak.

21.16.3       Membantu  memelihara  dan  mengembangkan  hubungan  baik  antara masyarakat,

      pemerintah dan negara sahabat dengan Pengurus AOPGI.

21.16.4       Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, DewanPembina secara berkala mengadakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan Pimpinan Pengurus AOPGI.

21.16.5       Wajib diundang dalam setiap kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pengurus AOPGI, antara lain Musyawarah AOPGI dan Rapat Kerja AOPGI.

21.17         Dewan Pakar

21.17.1       Bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap keuangan Pengurus AOPGI.

21.17.2       Memberikan pendapat dan saran terhadap pelaksaanaan anggaran pendapatan dan belanja Pengurus AOPGI demi tercapainya tujuan dan kebenaran yang bertanggung jawab terhadap perolehan dan penggunaan keuangan Pengurus AOPGI.

21.17.3       Wajib diundang dalam setiap kegiatan Musyawarah dan Rapat Kerja AOPGI.

21.17.4       Bertanggung jawab kepada Musyawarah AOPGI.

Pasal 22  Peraturan Pelengkap dan Pengisian Jabatan

22.1           Yang dimaksud dengan unsur Pimpinan Pengurus AOPGI adalah Ketua Umum, Ketua Harian dan Sekretaris Umum

22.2           Bila dalam penyelenggaran keputusan Musyawarah, Rapat Kerja dan atau Rapat Pleno Pengurus AOPGI yang menurut penilaian Pimpinan Pengurus AOPGI tidak dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya, maka Ketua Umum Pengurus AOPGI mempunyai kewenangan untuk mengganti yang bersangkutan berdasarkan Keputusan Ketua Umum Pengurus AOPGI. Pergantian tersebut wajib dilaporkan Pimpinan Pengurus AOPGI kepada Rapat Kerja AOPGI terdekat.

Pasal 23 Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Pusat AOPGI

23.1           Pengurus Pusat AOPGI mempunyai tugas dan tanggungjawab :

a.   Menjalankan dan mengawasi pelaksanaan Anggaran Dasar AOPGI dan Anggaran Rumah Tangga AOPGI.

b.       Menetapkan hal-hal yang belum diatur selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar AOPGI dan Anggaran Rumah Tangga AOPGI.

c.       Berhubungan dan bekerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat tingkat nasional dan internasional yang sesuai dengan tujuan AOPGI.

d.       Membuat laporan kerja tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Rapat Kerja Nasional AOPGI.

e.       Menyampaikan laporan pertanggung jawaban Pengurus Pusat AOPGI kepada Musyawarah Nasional AOPGI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f.        Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Pusat AOPGI bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional AOPGI.

Pasal 24 Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Daerah AOPGI

24.1           Pengurus Daerah AOPGI mempunyai tugas dan tanggungjawab :

a.       Menjalankan Anggaran Dasar AOPGI dan Anggaran Rumah Tangga AOPGI.

b.       Menetapkan hal - hal yang belum diatur selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar AOPGI dan Anggaran Rumah Tangga AOPGI.

c.       Membina dan membantu Pengurus Cabang AOPGI di propinsinya.

d.       Berhubungan dan bekerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat tingkat propinsi, yang sesuai dengan tujuan AOPGI.

e.       Menyampaikan laporan kepada Pengurus Pusat AOPGI mengenai perkembangan AOPGI di propinsinya.

f.        Menyampaikan pertanggungjawaban Pengurus Daerah AOPGI kepada Musyawarah Daerah AOPGI, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g.       Membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Rapat Kerja Daerah AOPGI.

24.2           Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Daerah AOPGI bertanggungjawab kepada Musyawarah Daerah AOPGI.

Pasal 25 Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Cabang AOPGI

25.1           Pengurus Cabang AOPGI mempunyai tugas dan tanggungjawab :

a.  Melaksanakan Anggaran Dasar AOPGI dan Anggaran Rumah Tangga AOPGI.

b.       Menetapkan hal-hal yang belum diatur selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar AOPGI dan Anggaran Rumah Tangga AOPGI.

c.       Membina dan membantu klub, perhimpunan, asosiasi kegiatan Mendaki gunung Anggota AOPGI di kabupaten/kota.

d.       Berhubungan dan bekerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat tingkat kabupaten/kota, yang sesuai dengan tujuan AOPGI.

e.       Menyampaikan pertanggungjawaban Pengurus Cabang AOPGI kepada Musyawarah Cabang AOPGI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f.        Membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Rapat Kerja Cabang AOPGI.

25.2           Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Cabang AOPGI bertanggungjawab kepada Musyawarah Cabang AOPGI.

 

 

 

BAB IV

MUSYAWARAH DAN RAPAT

 

Pasal 26 Musyawarah dan Musyawarah Luar Biasa

26.1           Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa

26.1.1        Musyawarah Nasional dan Musyawaah Nasional Luar biasa adalah pemegang kekuasaan tertinggi AOPGI

26.1.2        Musyawarah Nasional AOPGI diadakan 4 (empat) tahun sekali.

26.1.3        Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara 2 (dua) waktu Musyawarah Nasional AOPGI dapat diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa AOPGI.

26.1.4        Musyawarah Nasional AOPGI dan Musyawarah Nasional Luar Biasa AOPGI dinyatakan sah jika dihadiri oleh utusan dari sekurang–kurangnya 2/3 (duapertiga) jumlah Pengurus Daerah AOPGI.

26.1.5        Jika kuorum tidak terpenuhi, maka Musyawarah ditunda selama 1 x 24 jam kemudian Musyawarah dinyatakan kuorum.

26.1.6        Musyawarah Nasional Luar Biasa AOPGI diatur sebagai berikut :

a.   Musyawarah Nasional Luar Biasa AOPGI diselenggarakan atas prakarsa Pengurus Pusat AOPGI atau atas usul dari sekurang - kurangnya 2/3 (duapertiga) jumlah Pengurus Daerah AOPGI yang ada, yang harus diajukan secara tertulis kepada Pengurus Pusat AOPGI dengan disertai alasan yang jelas.

b.       Jika 3 (tiga) bulan setelah usul tertulis diterima dan Pengurus Pusat AOPGI belum mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa AOPGI, maka para pengusul berhak mendesak Pengurus Pusat AOPGI mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa AOPGI.

c.       Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Pengurus Pusat AOPGI didesak para pengusul, Pengurus Pusat AOPGI belum juga mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa AOPGI, maka para pengusul dapat menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa AOPGI.

 

 

26.2           Peserta Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa

26.2.1        Peserta Musyawarah Nasional AOPGI dan Musyawarah Nasional Luar Biasa AOPGI terdiri atas utusan Pengurus Pusat AOPGI dan Pengurus Daerah AOPGI.

26.2.2        Utusan Pengurus Pusat AOPGI berjumlah 5 (lima) orang yang diberi mandat oleh Ketua Umum Pengurus Pusat AOPGI.

26.2.3        Utusan Pengurus Daerah AOPGI berjumlah 3 (tiga) orang yang diberi mandat oleh Ketua Umum Daerah AOPGI.

26.2.4        Utusan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah AOPGI masing - masing mempunyai 1 (satu) hak suara.

26.2.5        Pada Musyawarah Nasional AOPGI dan Musyawarah Nasional Luar Biasa AOPGI, saran dan usul peninjau dapat disalurkan lewat utusan Pengurus Pusat AOPGI atau Pengurus Daerah AOPGI.

26.3            Agenda Musyawarah Nasional

26.3.1        Agenda pokok Musyawarah Nasional adalah :

a.       Menetapan tata tertib dan agenda Munas

b.       Penyampaian pertanggungjawaban laporan kerja dan keuangan Pengurus Pusat AOPGI selama masa bakti kepengurusan.

c.       Penetapan rencana strategis Pengurus Pusat AOPGI untuk masa bakti berikutnya.

d.       Pemilihan dan penetapan Ketua Umum Pengurus Pusat AOPGI untuk masa bakti berikutnya.

e.       Penetapan Anggaran Dasar AOPGI dan atau Anggaran Rumah Tangga AOPGI.

f.        Pemilihan dan penetapan Dewan Pakar Pengurus Pusat AOPGI.

g.       Pemilihan dan penetapan Dewan Pembina Pengurus Pusat AOPGI.

26.3.2        Agenda Musyawarah Nasional AOPGI lainnya dapat diagendakan jika dipandang perlu.

26.3.3        Agenda pertanggungjawaban Pengurus Pusat AOPGI termasuk pertanggungjawaban keuangan harus diselesaikan sebelum agenda yang lain.

26.3.4        Pertanggungjawaban keuangan Pengurus Pusat AOPGI selama masa baktinya, yang dibuat oleh Pengurus Pusat AOPGI dengan bantuan seorang ahli administrasi keuangan, sebelum diajukan kepada Musyawarah Nasional AOPGI

harus diteliti dan disahkan oleh Dewan Pakar Pengurus Pusat AOPGI.

26.4           Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat AOPGI

26.4.1        Musyawarah Nasional AOPGI memilih secara langsung Ketua Umum Pengurus Pusat AOPGI dan tim formatur yang selanjutnya diketuai oleh Ketua Umum Pengurus Pusat AOPGI terpilih untuk membentuk Pengurus Pusat AOPGI.

26.4.2        Tim formatur sekurang - kurangnya 5 (lima) orang di luar Ketua Umum Pengurus Pusat AOPGI terpilih, yang terdiri atas dua orang unsur Pengurus Pusat AOPGI dan 3 (tiga) orang unsur Pengurus Daerah AOPGI.

26.4.3        Ketua Umum Pengurus Pusat AOPGI terpilih dan tim formatur paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan membentuk Pengurus Pusat AOPGI baru, yang selanjutnya diajukan kepada Ketua Umum FORMI Pusat untuk disahkan dan dilantik.

26.4.4        Ketua Umum Pengurus Pusat AOPGI sebanyak-banyaknya menjabat 2 (dua) kali masa bakti secara berturut - turut.

26.4.5        Pengurus Pusat AOPGI lama, sejak selesainya Musyawarah Nasional AOPGI sampai dengan dilantiknya Pengurus Pusat AOPGI baru berstatus demisioner dan bertugas menyelesaikan hal-hal rutin.

26.5           Usul Pengurus Daerah Untuk Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa

26.5.1        Usul Pengurus Daerah AOPGI harus diajukan secara tertulis kepada Pengurus Pusat AOPGI selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu pelaksanaan Musyawarah Nasional AOPGI.

26.5.2        Selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Nasional AOPGI, Pengurus Pusat AOPGI harus sudah menyiapkan secara tertulis bahan Musyawarah Nasional AOPGI dan menyampaikan kepada semua Pengurus Daerah AOPGI.

26.5.3        Usul dan bahan Musyawarah Nasional Luar Biasa AOPGI diatur oleh Pengurus Pusat AOPGI.

26.6           Pimpinan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa

Musyawarah Nasional AOPGI dan Musyawarah Nasional Luar Biasa AOPGI dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Nasional AOPGI tersebut dan terdiri atas unsur - unsur Pengurus Pusat AOPGI dan Pengurus Daerah AOPGI.

 

26.7           Pengambilan Keputusan

26.7.1        Keputusan Musyawarah Nasional AOPGI dan Musyawarah Nasional Luar Biasa AOPGI diusahakan agar dapat dicapai atas dasar musyawarah untuk mufakat.

26.7.2        Jika tidak dicapai mufakat :

a.       Musyawarah Nasional AOPGI dan Musyawarah Nasional Luar Biasa AOPGI mengambil keputusan dengan cara pemungutan suara.

b.       Keputusan adalah sah apabila memperoleh lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah suara yang hadir plus 1 (satu).

26.7.3        Pemungutan suara dilaksanakan secara lisan, kecuali dalam hal - hal sebagai berikut :

a.       Jika pimpinan Musyawarah Nasional AOPGI dan Musyawarah Nasional Luar Biasa AOPGI menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tertulis dan rahasia.

b.       Pemungutan suara tentang hal - hal yang menyangkut pribadi seseorang harus dilaksanakan secara tertulis dan rahasia.

26.8           Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa

26.8.1        Musyawarah Daerah adalah pemegang kekuasaan tertinggi AOPGI ditingkat Propinsi.

26.8.2        Musyawarah Daerah AOPGI diadakan 4 (empat) tahun sekali.

26.8.3        Jika ada hal - hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara dua waktu Musyawarah Daerah AOPGI dapat diadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa AOPGI.

26.8.4        Musyawarah Daerah AOPGI dan Musyawarah Daerah Luar Biasa AOPGI dinyatakan sah jika dihadiri oleh utusan dari sekurang - kurangnya 2/3 (duapertiga) jumlah Pengurus Cabang AOPGI.

26.8.5        Jika kuorum tidak terpenuhi, maka Musyawarah ditunda selama 1x24 jam, kemudian Musyawarah dinyatakan kuorum.

26.8.6        Musyawarah Daerah Luar Biasa AOPGI diatur sebagai berikut :

a.             Musyawarah Daerah Luar Biasa AOPGI diselenggarakan atas prakarsa Pengurus Daerah AOPGI atau atas usul dari sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) jumlah Pengurus Cabang AOPGI yang ada, yang harus diajukan secara tertulis kepada Pengurus Daerah AOPGI dengan disertai alasan yang jelas.

b.             Jika 3 (tiga) bulan setelah usul tertulis diterima dan Pengurus Daerah AOPGI belum mengadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa AOPGI, maka para pengusul berhak mendesak Pengurus Daerah AOPGI mengadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa AOPGI.

c.             Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Pengurus Daerah AOPGI didesak para pengusul, Pengurus Daerah AOPGI belum juga mengadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa AOPGI, maka para pengusul dapat menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa AOPGI.

26.9           Peserta Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa

26.9.1        Peserta Musyawarah Daerah AOPGI dan Musyawarah Daerah Luar Biasa AOPGI terdiri atas utusan Pengurus Daerah AOPGI dan Pengurus Cabang AOPGI.

26.9.2        Utusan Pengurus Daerah AOPGI berjumlah 5 (lima) orang yang diberi mandat oleh Ketua Umum Pengurus Daerah AOPGI.

26.9.3        Utusan Pengurus Cabang AOPGI berjumlah 3 (tiga) orang yang diberi mandat oleh Ketua Umum Pengurus Cabang AOPGI.

26.9.4        Utusan Pengurus Daerah AOPGI dan Pengurus Cabang AOPGI masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara.

26.9.5        Pada Musyawarah Daerah AOPGI dan Musyawarah Daerah Luar Biasa AOPGI, saran dan usul peninjau dapat disalurkan lewat utusan Pengurus Daerah AOPGI atau Pengurus Cabang AOPGI.

26.10         Agenda Musyawarah Daerah

26.10.1      Agenda pokok Musyawarah Daerah adalah:

a.  Penetapan tata tertib dan agenda Musyawarah Daerah.

b.       Penyampaian pertanggungjawaban laporan kerja dan keuangan Pengurus Daerah AOPGI selama masa bakti kepengurusan.

c.       Penetapan rencana strategis Pengurus Daerah AOPGI untuk masa bakti berikutnya.

d.       Pemilihan dan penetapan Ketua Umum Pengurus Darah AOPGI untuk masa bakti berikutnya.

e.       Pemilihan dan penetapan Komisi Disiplin Pengurus Daerah AOPGI.

f.        Pemilihan dan penetapan Dewan Pakar Pengurus Daerah AOPGI.

g.       Pemilihan dan penetapan Dewan Pembina Pengurus Daerah AOPGI.

26.10.2      Agenda Musyawarah Daerah AOPGI lainnya dapat diagendakan jika dipandang perlu.

26.10.3      Agenda pertanggungjawaban Pengurus Daerah AOPGI termasuk pertanggungjawaban keuangan harus diselesaikan sebelum agenda yang lain.

26.10.4      Pertanggungjawaban keuangan Pengurus Daerah AOPGI selama masa baktinya, yang dibuat oleh Pengurus Daerah AOPGI dengan bantuan seorang ahli administrasi keuangan, sebelum diajukan kepada Musyawarah Daerah AOPGI harus diteliti dan disahkan oleh Dewan Pakar Pengurus Daerah AOPGI.

26.11         Pemilihan Ketua Umum Pengurus Daerah AOPGI

26.11.1      Musyawarah Daerah AOPGI memilih secara langsung Ketua Umum Pengurus Daerah AOPGI dan tim formatur yang selanjutnya diketuai oleh Ketua Umum Pengurus Daerah AOPGI terpilih untuk membentuk Pengurus Daerah AOPGI.

26.11.2      Tim formatur sekurang-kurangnya 5 (lima) orang di luar Ketua Umum Pengurus Daerah AOPGI terpilih, yang terdiri atas 2 (dua) orang unsur Pengurus Daerah AOPGI dan 3 (tiga) orang unsur Pengurus Cabang AOPGI.

26.11.3      Tim formatur dalam waktu 1 (satu) bulan membentuk Pengurus Daerah AOPGI baru, yang selanjutnya diajukan kepada Ketua Umum Pengurus Pusat AOPGI untuk disahkan dan dilantik.

26.11.4      Ketua Umum Pengurus Daerah AOPGI sebanyak-banyaknya menjabat 3 (tiga) kali masa bakti secara berturut - turut.

26.11.5      Pengurus Daerah AOPGI lama, sejak selesainya Musyawarah Daerah AOPGI sampai dengan dilantiknya Pengurus Daerah AOPGI baru berstatus demisioner dan bertugas menyelesaikan hal - hal rutin.

 

26.12         Usul Pengurus Cabang Untuk Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa

26.12.1      Usul Pengurus Cabang AOPGI harus diajukan secara tertulis kepada Pengurus Daerah AOPGI selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu pelaksanaan Musyawarah Daerah AOPGI.

26.12.2      Selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Daerah AOPGI, Pengurus Daerah AOPGI harus sudah menyiapkan secara tertulis bahan Musyawarah Daerah AOPGI dan menyampaikan kepada semua Pengurus Cabang AOPGI.

26.12.3      Usul dan bahan Musyawarah Daerah Luar Biasa AOPGI diatur oleh Pengurus Daerah AOPGI.

26.13         Pimpinan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa

Musyawarah Daerah AOPGI dan Musyawarah Daerah Luar Biasa AOPGI dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Daerah AOPGI tersebut, dan terdiri atas unsur-unsur Pengurus Daerah AOPGI dan Pengurus Cabang AOPGI.

26.14         Cara Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa Mengambil Keputusan

26.14.1      Keputusan Musyawarah Daerah AOPGI dan Musyawarah Daerah Luar Biasa AOPGI diusahakan agar dapat dicapai atas dasar musyawarah untuk mufakat.

26.14.2      Jika tidak dicapai mufakat :

a.   Musyawarah Daerah AOPGI dan Musyawarah Daerah Luar Biasa AOPGI mengambil keputusan dengan cara pemungutan suara.

b.   Keputusan adalah sah apabila memperoleh lebih dari 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah suara yang hadir.

26.14.3      Pemungutan suara dilaksanakan secara lisan, kecuali dalam hal - hal sebagai berikut :

a.       Jika pimpinan Musyawarah Daerah AOPGI menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tertulis dan rahasia.

b.       Pemungutan suara tentang hal - hal yang menyangkut pribadi seseorang harus dilaksanakan secara tertulis dan rahasia.

c.       Keputusan Musyawarah Daerah AOPGI dan Musyawarah Daerah Luar Biasa AOPGI tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar AOPGI dan Anggaran Rumah Tangga AOPGI, Keputusan Musyawarah Nasional AOPGI dan Keputusan Pengurus Pusat AOPGI.

26.15         Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa

26.15.1      Musyawarah Cabang AOPGI adalah pemegang kekkuasaan tertinggi di tingkat Kabupaten / Kota

26.15.2      Musyawarah Cabang AOPGI diadakan 4 (empat) tahun sekali.

26.15.3      Jika ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak, maka di antara 2 (dua) waktu Musyawarah Cabang AOPGI dapat diadakan Musyawarah Cabang Luar Biasa AOPGI.

26.15.4      Musyawarah Cabang AOPGI dan Musyawarah Cabang Luar Biasa AOPGI dinyatakan sah jika dihadiri oleh utusan dari sekurang - kurangnya 2/3 (duapertiga) jumlah anggota Biasa.

26.15.5      Musyawarah Cabang Luar Biasa AOPGI diatur sebagai berikut :

a.   Musyawarah Cabang Luar Biasa AOPGI diselenggarakan atas prakarsa Pengurus Cabang AOPGI atau atas usul dari sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) jumlah anggota yang ada, yang harus diajukan secara tertulis kepada Pengurus Cabang AOPGI dengan disertai alasan yang jelas.

b.       Jika 3 (tiga) bulan setelah usul tertulis diterima dan Pengurus Cabang AOPGI belum mengadakan Musyawarah Cabang Luar Biasa AOPGI, maka para pengusul berhak mendesak Pengurus Cabang AOPGI mengadakan Musyawarah Cabang Luar Biasa AOPGI.

c.       Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Pengurus Cabang AOPGI didesak para pengusul, Pengurus Cabang AOPGI belum juga mengadakan Musyawarah Cabang Luar Biasa AOPGI, maka para pengusul dapat menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa AOPGI.

26.16         Peserta Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa

26.16.1      Peserta Musyawarah Cabang AOPGI dan Musyawarah Cabang Luar Biasa AOPGI terdiri atas utusan Pengurus Cabang AOPGI dan anggota biasa

26.16.2      Utusan Pengurus Cabang AOPGI berjumlah 3 (tiga) orang yang diberi mandat oleh Ketua Umum Pengurus Cabang AOPGI.

26.16.3      Utusan Anggota Biasa berjumlah 2 (dua) orang yang diberi mandat oleh Ketua Umum klub, perhimpunan, asosiasi kegiatan Mendaki gunung.

26.16.4      Utusan Pengurus Cabang AOPGI dan anggota biasa masing - masing mempunyai satu hak suara.

26.16.5      Pada Musyawarah Cabang AOPGI dan Musyawarah Cabang Luar Biasa AOPGI, saran dan usul peninjau dapat disalurkan lewat utusan Pengurus Cabang AOPGI atau klub, perhimpunan, asosiasi kegiatan Mendaki gunung.

26.17         Agenda Musyawarah Cabang

26.17.1      Agenda pokok Musyawarah Cabang AOPGI adalah :

a.       Penetapan tata tertib dan agenda Musyawarah Cabang

b.       Penyampaian pertanggungjawaban laporan kerja dan keuangan Pengurus Cabang AOPGI selama masa bakti kepengurusan.

c.       Penetapan rencana strategis Pengurus Cabang AOPGI untuk masa bakti berikutnya.

d.       Pemilihan dan penetapan Ketua Umum Pengurus Cabang AOPGI untuk masa bakti berikutnya.

e.       Pemilihan dan penetapan Dewan Pakar Pengurus Cabang AOPGI.

f.        Pemilihan dan penetapan Dewan Pembina Pengurus Cabang AOPGI.

26.17.2      Penetapan Dewan Pembina Pengurus Cabang AOPGI.

26.17.3      Agenda Musyawarah Cabang AOPGI lainnya dapat diagendakan jika dipandang perlu.

26.17.4      Agenda pertanggungjawaban Pengurus Cabang AOPGI termasuk pertanggungjawaban keuangan harus diselesaikan sebelum agenda yang lain.

26.17.5      Pertanggungjawaban keuangan Pengurus Cabang AOPGI selama masa baktinya, yang dibuat oleh Pengurus Cabang AOPGI dengan bantuan seorang ahli administrasi keuangan, sebelum diajukan kepada Musyawarah Cabang AOPGI harus diteliti dan disahkan oleh Dewan Pakar Pengurus Cabang AOPGI.

 

26.18. Pemilihan Ketua Umum Pengurus Cabang AOPGI

26.18.1      Musyawarah Cabang AOPGI memilih secara langsung Ketua Umum Pengurus Cabang AOPGI dan tim formatur yang selanjutnya diketuai oleh Ketua Umum Pengurus Cabang AOPGI terpilih untuk membentuk Pengurus Cabang AOPGI.

26.18.2      Tim formatur sekurang - kurangnya 5 (lima) orang di luar Ketua Umum Pengurus Cabang AOPGI terpilih yang terdiri atas 2 (dua) orang unsur Pengurus Cabang AOPGI dan 3 (tiga) orang unsur anggota biasa.

26.18.3      Tim formatur dalam waktu 1 (satu) bulan membentuk Pengurus Cabang AOPGI baru, yang selanjutnya diajukan kepada Ketua Umum Pengurus Daerah AOPGI untuk disahkan dan dilantik.

26.18.4      Ketua Umum Pengurus Cabang AOPGI sebanyak - banyaknya menjabat 3 (tiga) kali masa bakti secara berturut - turut.

26.18.5      Pengurus Cabang AOPGI lama, sejak selesainya Musyawarah Cabang sampai dengan dilantiknya Pengurus Cabang AOPGI baru berstatus demisioner dan bertugas menyelesaikan hal - hal rutin.

26.19.        Usul Anggota Biasa Untuk Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa

26.19.1      Usul Anggota harus diajukan secara tertulis kepada Pengurus Cabang AOPGI selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu pelaksanaan Musyawarah Cabang AOPGI.

26.19.2      Selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Cabang AOPGI, Pengurus Cabang AOPGI harus sudah menyiapkan secara tertulis bahan Musyawarah Cabang AOPGI dan menyampaikan kepada semua Anggota.

26.19.3      Usul dan bahan Musyawarah Cabang Luar Biasa AOPGI diatur oleh Pengurus Cabang AOPGI.

26.20         Pimpinan Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa

Musyawarah Cabang AOPGI dan Musyawarah Cabang Luar Biasa AOPGI dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh Musyawarah Anggota AOPGI tersebut, dan terdiri atas unsur-unsur Pengurus Cabang AOPGI dan utusan anggota biasa.

26.21         Cara Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa Mengambil Keputusan

26.21.1      Keputusan Musyawarah Cabang AOPGI dan Musyawarah Cabang Luar Biasa AOPGI diusahakan agar dapat dicapai atas dasar musyawarah untuk mufakat.

26.21.2      Jika tidak dicapai mufakat :

a.   Musyawarah Cabang AOPGI dan Musyawarah Cabang Luar Biasa AOPGI mengambil keputusan dengan cara pemungutan suara.

b.       Keputusan adalah sah apabila memperoleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah suara yang hadir.

26.21.3      Pemungutan suara dilaksanakan secara lisan, kecuali dalam hal - hal sebagai berikut :

a.       Jika pimpinan Musyawarah Anggota AOPGI menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tertulis dan rahasia.

b.       Pemungutan suara tentang hal-hal yang menyangkut pribadi seseorang harus dilaksanakan secara tertulis dan rahasia.

26.21.4      Keputusan Musyawarah Cabang AOPGI dan Musyawarah Cabang Luar Biasa AOPGI tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar AOPGI dan Anggaran Rumah Tangga AOPGI, Keputusan Musyawarah Nasional AOPGI, Keputusan Pengurus Pusat AOPGI, Keputusan Musyawarah Daerah AOPGI dan Keputusan Pengurus Daerah AOPGI.

 

Pasal 27 Rapat Kerja

27.1           Rapat Kerja AOPGI diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali.

27.2           Peserta Rapat Kerja AOPGI terdiri dari :

a.       Pengurus AOPGI yang bersangkutan.

b.       Ketua, Sekretaris dan Bidang-bidang Pengurus AOPGI dibawahnya.

27.3           Rapat Kerja AOPGI dipimpin oleh Ketua Umum AOPGI.

27.4           Hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai Rapat Kerja AOPGI diatur didalam Tatatertib Rapat Kerja.

27.5           Rapat Kerja AOPGI bertugas untuk :

a.       Menetapkan Tata Tertib dan Agenda Rapat Kerja AOPGI.

b.       Menetapkan Program Kerja Pengurus AOPGI untuk tahun anggaran tertentu.

c.       Meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai pertanggung jawaban dari Pengurus AOPGI baik laporan kerja maupun keuangan, untuk satu tahun anggaran.

d.       Membicarakan dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan perkembangan AOPGI.

 

BAB V

SANKSI

Pasal 28 Sanksi

Sanksi adalah tindakan yang dikenakan bagi Anggota dan Pengurus AOPGI karena telah melakukan pelanggaran dan tidak/terlambat melaksanakan ketetapan-ketetapan Musyawarah, Rapat Kerja dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 29 Hal–hal yang dapat menimbulkan turunnya sanksi:

29.1           Tidak hadir di Musyawarah.

29.2           Tidak hadir di Rapat Kerja.

29.3           Tidak hadir di Kejuraan Nasional AOPGI dan Kejuaraan Nasional Kelompok Umur AOPGI.

Pasal 30 Bentuk Sanksi

30.1           Apabila Pengurus Pusat melakukan atau melanggar ketentuan Pasal 29 dalam

Anggaran Rumah Tangga dimaksud akan diberi sangsi :

30.1.1.       Diajukan mosi tidak percaya secara tertulis dan disetujui sekurang kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah Pengurus Daerah yang ada, dan disampaikan Kepada Dewan Pembina.

30.1.2.       Dalam waktu 1 x 24 Jam sesuai ketentuan pada ayat tersebut diatas Dewan Pembina tidak memberikan tindakan, maka mosi tidak percaya akan disampaikan ke FORMI Pusat

30.2.          Apabila Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Anggota biasa yang melakukan atau melanggar ketentuan Pasal 29 dalam ART dimaksud akan diberi sanksi:

30.2.1        Tidak memiliki hak suara dan bicara.

30.2.2        Tidak diperbolehkan untuk mengikuti, mengirimkan, pendaki, atlit, kontingen, utusan dalam kegiatan yang berskala nasional atau internasional sampai dengan Musyawarah atau Rapat Kerja sesuai dengan tingkatannya berikutnya.

 

 

 

 

BAB VI

KEGIATAN

Pasal 31 Kejuaraan

31.1           Kejuaraan Nasional:

31.1.1.       Kejuaraan Nasional AOPGI

31.1.2.       Kejuaraan Nasional Kelompok Umur AOPGI

31.2           Kejuaraan Daerah

31.2.1.       Kejuaraan Daerah AOPGI

31.2.2.       Kejuaraan Daerah Kelompok Umur AOPGI

 

31.3           Kejuaraan Cabang

31.3.1.       Kejuaraan Cabang AOPGI

31.3.2.       Kejuaraan Cabang Kelompok Umur AOPGI

31.4           Invitasi Mendaki gunung

31.4.1.       Invitasi Mendaki gunung Nasional

31.4.2.       Invitasi Mendaki gunung Daerah

31.4.3.       Invitasi Mendaki gunung Cabang

Pasal 32 Kejuaraan Nasional

32.1           Kejuaraan Nasional diselenggarakan oleh AOPGI setiap tahun

32.2           Pemilihan dan penetapan tuan rumah Kejuaraan Nasional dilakukan pada Rapat Kerja Nasional AOPGI.

32.3           Apabila pelaksanaan Kejuaraan Nasional bersamaan dengan kegiatan lain yang penting maka maka Kejuaraan Nasional dapat ditinjau dengan alasan efektifitas dan efisiensi.

Pasal 33 Kejuaraan Daerah

33.1           Kejuaraan Daerah adalah kejuaraan antar kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah setiap tahun.

33.2           Pemilihan dan penetapan tuan rumah Kejuaraan Daerah dilakukan pada Rapat Kerja Daerah AOPGI.

33.3           Apabila pelaksanaan Kejuaraan Daerah bersamaan dengan kegiatan lain yang penting maka maka Kejuaraan Daerah dapat ditinjau dengan alasan efektifitas dan efisiensi.

 

 

Pasal 34 Kejuaraan Cabang

34.1           Kejuaraan Cabang adalah kejuaraan antar anggota biasa yang diselenggarakan setiap tahun.

34.2           Pemilihan dan penetapan tuan rumah Kejuaraan Cabang dilakukan pada Rapat Kerja Cabang AOPGI.

34.3           Apabila pelaksanaan Kejuaraan Cabang bersamaan dengan kegiatan lain yang penting maka maka Kejuaraan Cabang dapat ditinjau dengan alasan efektifitas dan efisiensi.

 

 

Pasal 35 Invitasi Mendaki gunung

35.1           Invitasi kompetisi nasional, daerah, atau cabang adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh anggota AOPGI yang ditetapkan sebagai seri Invitasi kompetisi, nasional, daerah, atau cabang dibawah pengawasan AOPGI.

35.2           Aturan penyelenggaraan suatu Invitasi kompetisi Mendaki gunung diatur dalam peraturan yang diberlakukan AOPGI.

Pasal 36 Aturan Penyelenggaraan

Penyelenggaraan kejuaraan mengacu kepada peraturan kompetisi yang diberlakukan oleh AOPGI.

Pasal 37 Ekspedisi

Bentuk kegiatan pendakian ekspedisi yang dilakukan individu yang tergabung dalam klub atau perhimpunan kegiatan Mendaki gunung Anggota AOPGI bertujuan menggali potensi dan menjaga kelestarian alam, mengarah pada nilai positif bersifat rekreatif dan edukatif dalam rangka cinta tanah air serta membangun karakter manusia Indonesia yang bermartabat.

 

Pasal 38 Kegiatan lain

AOPGI melakukan dan memfasilitasi kegiatan lain yang dilakukan oleh Anggota.

 

BAB VII

PENDAPATAN DAN KEKAYAAN

Pasal 39 Pendapatan

Pendapatan AOPGI yang diperoleh dari royalti atas hak milik intelektual yang dimiliki AOPGI yang berupa finansial disimpan di bank atas nama AOPGI.

Pasal 40 Kekayaan

40.1           Kekayaan AOPGI terdiri atas :

40.1.1        Uang

40.1.2        Benda tak bergerak

40.1.3        Benda bergerak.

40.2           Benda tak bergerak meliputi tanah dan bangunan.

40.3           Benda bergerak meliputi hasil usaha tetap, kendaraan, perlengkapan kantor, surat berharga, atau uang tunai.

40.4           Hak milik intelektual yaitu hak atas merek, paten dan hak cipta AOPGI baik yang sudah ada maupun yang akan dimintakan di kelak kemudian hari, antara lain :

40.1.1        Lambang atau tanda gambar AOPGI.

40.1.2        Tulisan atau publikasi AOPGI.

Pasal 41 Pengelolaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan

Pengelolaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan kekayaan dilaksanakan oleh Pengurus AOPGI masing-masing jajaran berdasarkan keputusan rapat Pengurus AOPGI.

Pasal 42 Iuran dan Usaha Dana

42.1           Iuran Anggota diatur lebih lanjut pada setiap Rapat Kerja AOPGI.

42.2           Usaha dana dapat dilakukan oleh badan usaha yang dibentuk oleh pengurus AOPGI yang bersangkutan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

42.3           Badan usaha dapat berbentuk badan usaha tetap, antara lain perseroan, dan koperasi atau dalam bentuk yayasan dan secara insidental berwujud panitia usaha dana.

42.4           Badan-badan usaha atau yayasan tersebut bertanggungjawab kepada Pengurus AOPGI yang bersangkutan dan secara berkala memberikan laporannya.

 

 

Pasal 43 Pengawasan

43.1           Pemeriksaan atas pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan AOPGI, serta lembaga-lembaga usaha dana dilakukan oleh Dewan Pakar Pengurus AOPGI.

43.2           Hasil pemeriksaan Dewan Pakar Pengurus AOPGI dilaporkan dalam Musyawarah AOPGI yang bersangkutan.

43.3           Neraca tahun anggaran AOPGI diinformasikan di dalam Rapat Kerja AOPGI yang bersangkutan.

43.4     Apabila diperlukan, AOPGI dapat menggunakan jasa akuntan public

 

 

 

BAB VIII

ATRIBUT

Pasal 44 Lambang

44.1           Lambang AOPGI adalah sebagaimana dirinci dengan penjelasan dan pengertian sebagai berikut :

44.1.1        Gunung yang berwarna hijau yang melambangkan kebesaran dan kelestarian alam gunung

44.1.2        Perisai berwarna biru melambangkan sikap pendaki yang berani bersikap dan mampu menjaga kehormatan sebagai pendaki gunung.

 

Pasal 45 Bendera

45.1           Bendera AOPGI berbentuk segi empat panjang dan berukuran tiga berbanding dua, berwarna dasar putih, ditengah-tengahnya terdapat lambang AOPGI.

45.2           Pada bagian bawah lambang AOPGI terdapat tulisan untuk nama kabupaten/kota atau propinsi.

 

Pasal 46 Mars

Mars AOPGI diatur lebih lanjut dalam Addendum.

Pasal 47 Seragam

47.1           Seragam AOPGI dimaksudkan untuk menarik, menimbulkan rasa bangga anggota AOPGI, mendidik disiplin dan kerapian, serta menumbuhkan rasa persatuan dan persaudaraan.

47.2           Warna seragam AOPGI adalah coklat khaki untuk bagian atas dan untuk bagian

bawah.

 

Pasal 48 Kelengkapan Administrasi

48.1           Pada kertas surat, amplop, dan perangkat administrasi lainnya selain mencantumkan lambang AOPGI juga mencantumkan lambang FORMI.

48.2           Pengurus Pusat, daerah atau Cabang mempunyai stempel yang ukuran dan spesifikasinya dijelaskan pada lampiran.

48.3           AOPGI mengenakan lencana AOPGI pada sebelah kanan dada pakaian seragam.

 

 

BAB VII

PEMBUBARAN

Pasal 49 Akibat Hukum dari Pembubaran

Apabila terjadi pembubaran AOPGI, maka untuk penyelesaian harta benda milik seluruh AOPGI dibentuk panitia penyelesaian harta benda, yang dibentuk oleh Musyawarah Nasional AOPGI yang diadakan khusus untuk itu.

 

BAB VIII

LAIN – LAIN

Pasal 50 Ketetapan Rapat Kerja Nasional

Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Anggaran Rumah Tangga AOPGI ini akan diatur dalam Surat Ketetapan Rapat Kerja Nasional AOPGI dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar AOPGI dan Anggaran Rumah Tangga AOPGI.

Pasal 51 Petunjuk Penyelenggaraan atau Pelaksanaan

51.1           Hal-hal lain yang perlu penjabaran lebih lanjut akan diatur dalam Petunjuk Penyelenggaraan AOPGI atau Petunjuk Pelaksanaan AOPGI.

51.2           Petunjuk Penyelenggaraan AOPGI dan atau Petunjuk Pelaksanaan AOPGI ditetapkan dengan Keputusan Pengurus AOPGI.

51.3           Petunjuk Penyelenggaraan AOPGI atau Petunjuk Pelaksanaan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga AOPGI atau Ketetapan Rapat Kerja Nasional AOPGI.

 

 

Pasal 52 Addendum

52.1           Adalah perangkat pelengkap dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang memperkuat, memperjelas, dan mengisi kekurangan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

52.2           Addendum merupakan aplikasi terapan yang dapat diubah dalam Musyawarah Nasional atau Rapat Kerja Nasional.

52.3           Addendum dapat masuk menjadi aturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga jika telah teruji dan dianggap perlu dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

 

BAB X

PENUTUP

Pasal 53 Penutup

53.1           Anggaran Rumah Tangga AOPGI ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa AOPGI dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar AOPGI.

53.2           Perubahan dan penyempurnaan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah akan diubah dalam musyawarah selanjutnya.

 

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal tujuh September tahun dua ribu tujuh belas.

 

Categories: aopgi